Soroti Maraknya PHK pada Startup, Kurniasih Mufidayati: Ini Akan Semakin Memberatkan Pekerja

JAKARTA - Badai PHK startup kembali terjadi. Kini dalam waktu berdekatan setidaknya tiga startup yang salah satunya berstatus 'Decacorn' terpaksa merumahkan karyawannya. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengungkapkan, situasi PHK perusahaan rintisan yang terus berlanjut akan menambah beban para pekerja yang dirumahkan terlebih berbarengan dengan kenaikan harga BBM subsidi dan diikuti oleh kenaikan harga dan biaya lainnya.    

"Tentu ini akan semakin memberatkan para pekerja. Ditambah lagi dalam situasi pemerintah menaikkan harga BBM subsidi yang pasti akan menambah pengeluaran dari sisi transportasi dan kenaikan bahan-bahan lain, " ujar Politisi Fraksi PKS itu dalam keterangannya resmi yang diterima Media pada Selasa (4/10/2022).   

Baca juga: Hari Migran Internasional, Netty Prasetiyani Minta Pemerintah Lebih Sigap Lindungi PMI

Legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta II ini meminta agar Kementerian Tenaga Kerja melakukan pengawasan terhadap proses PHK agar para pekerja tidak dirugikan.

"Kementerian Tenaga Kerja juga harus memonitor dan mengaudit perusahaan rintisan lainnya dengan memastikan kondisi para pekerja dan masa depannya. Ini harus jadi perhatian khusus karena terjadinya PHK di perusahaan rintisan ini terjadi secara beruntun, " ungkap Kurniasih.     

Baca juga: Netty Prasetiyani: Pemerintah Harus Memberikan Perlindungan Pada Pekerja Migran Indonesia

Pada sisi lain, Kurniasih menyebut terjadinya PHK perusahaan rintisan secara beruntun ini juga mesti diwaspadai sebagai efek dari gelombang perekonomian global yang tengah lesu. Menurutnya, pemutusan hubungan kerja yang terjadi juga bisa berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.   

"Sehingga di Indonesia perlu diwaspadai efek dominonya terutama bagi pekerja. Sebab para pekerja ini perlindungannya rentan sekali. Ketika terjadi perekonomian yang lesu, cara paling mudah bagi pengusaha untuk efisiensi adalah merumahkan karyawan. Jika karyawan dirumahkan maka daya beli masyarakat akan menurun, akhirnya perekonomian nasional akan negatif, " ujar Kurniasih. (uc/aha)

Baca juga: Porsi Dewan Pengawas Unsur Pekerja Didegradasi, Poempida: Enggak Perlu Ada BPJS Juga Tak Apa-apa Kok